DINAMIKA AKTUAL PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 DAN ANALISIS SIDANG DPR PILKADA LANGSUNG

Posted: Oktober 15, 2014 in Uncategorized
  1. Dinamika Aktual Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Aktualisasi berasal dari kata actual, yang berarti betul betul ada, terjadi, atau sesungguhnya. Aktualisasi pancasila adalah bagaimana nilai nilai pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan prilaku seluruh warga Negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional samapi kepada rakyat biasa. Aktualisasi pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Aktualisasi Pancasila Objektif dan Aktualisasi Pancasila Subyektif.

Aktualisasi Pancasila Objektif merupakan Pelaksanaan pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislative, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainny, sedangkan Aktualisasi Pancasila Subjektif merupakan aktualisasi Pancasila yang berada dalam setiap individu terutama dalam aspek-aspek moral dalam kaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara dan terutama kalangan elit politik harus memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam pancasila.

Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Melihat dari makna pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemeritahan maupun segala fenomena yang terjadi di masayrakat.

  1. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

Setelah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945, undang-undang dasar 1945 mengalami dua kurun waktu yaitu kurun pertama sejak tanggal 18 agustus 1945 sampai berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat pada ranggal 27 desember 1949 dan kurun waktu kedua sejak dikeluarkannya diskrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 hingga sekarang. Kurun waktu kedua ini terbagi dalam masa orde lama dan orde baru. Orde lama sejak diskrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 sampai 11 maret 1966, masa orde baru sejak tanggal 11 maret 1966 sampai dengan 21 mei 1998 dan masa globalisasi sejak 21 mei 1998 sampai sekarang.

  1. Masa Awal Kemerdekaan

Pelaksanaan undang-undang dasar 1945 yang terjadi pada kurun waktu antara 1945-1949 ini berjalan kurang baik sebab konsentrasi bangsa saat itu dicurahkan pada mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, sementara kolonial belanda membonceng tentara NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Dalam aturan peralihan pasal IV disebutkan bahwa “sebelum MPR,DPR dan DPA terbentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan dengan bantuan sebuat Komite Nasional”. Namun berdasarkan maklumat wakil presiden no X tanggal 16 oktober 1945 fungsi komite nasional berubah menjadi badan legislatif. Berdasarkan usul badan pekerja komite nasional pusat (BPKNIP) tanggal 11 November 1945, yang kemudian dinuatakan oleh Presiden dan diumumkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, sestem kabinet presidensial berdasarkan UUD 1945 diganti dengan sistem kebinet parlementer.

  1. Sistem Presidensial

Menurut UUD 1945, Sistem pemerintahan RI tidak menganut sistem dari negara manapun, tetapi terdapat suatu sistem yang dari bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari pembukaan batang tubuh yang menjelaskan pembicaraan-pembicaraan waktu perencanaan, penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibawah MPR. Presiden adalah kepala pemerintahan sehingga menurut konstitusi ketatanegaraan ini, pemerintahannya adalah Presiden. Sistem presidensial ini berlangsung untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 14 November 1945.

  1. Penyimpangan UUD 1945

Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada presiden agar sistem pertanggungjawaban menteri kepada parlemen dengan pertimbangan yang disampaikan pada tanggal 11 November 1945 adalah sebagai berikut.

  1. Dalam UUD 1945 tidak terdapat satu pasalpun yang mewajibkan atau melarang mentri bertanggung jawab.
  2. Pertanggungjawaban kepada badan perwakilan rakyat itu adalah suatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat.

Pada tanggal 14 november 1945 usul badan pekerja KNIP itu diterima oleh presiden dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah yaitu sistem pemerintahan presidensial yang diganti menjadi sistem pemerintahan berdasarkan oleh parlementer. Hal ini disebabkan karna keadaan politik dalam negri dan keamanan negara, seperti yang terjadi pada penculikan Perdana Mentri Sultan Syahir tanggal 2 Oktober 1946, serangan umum Belanda terhadap RI tahun 1947, dan pemberontakan G 30/S PKI di Madiun. Keadaan politik ini memaksa Presiden mengambil alih kekuasaan menjadi sistem pemerintahan presidensial.

  1. Masa Orde Lama

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituate diadakan pada bulan september 1955 dan desember 1955. Dimana tugas konstituate sebagai pembuat rancangan UUD sebagai pengganti UUDS 1950 yang menurut pasal 134 yang akan ditetapkan secepatnya oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

  1. Pengambilan keputusan tentang rancangan UUD baru, maka sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituate harus hadir.
  2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekuang-kurangnya 2.3 dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante, dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan olah Pemerintah.
  4. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera, serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keluhuran.

Pada tanggal 5 juli 1959 presiden menggap NKRI dalam bahaya, karena itu presiden mengeluarkan deskrit presiden yang isinya:

  1. Menetapkan pembubaran konstituante
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakat Indonesia.
  3. Pembentukakn MPR sementara yang bernggotakan DPR, perwakilan daerah dan dewan agung sementara.

Dalam orde lama, presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif bersama dengan dewan perwakilan rakyat yang menggunakan kekuasaan sebagai mana mestinya. Presiden mengeluaekan produk legislatif yang pada hakikatnya adalah undang-undang dlam bentuk penetapan Pesiden tanpa persetujuan DPR. Terdapat pula penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara lain:

  1. MPR dengan ketetapan No. I/MPRS/1960 telah mengambil putusan menetapkan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang lebih dikenal dengan manifesto politik Rpublik Indonesia.
  2. MPRS telah mngambil putusan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan Presiden lima tahun.
  3. Hak budget DPR tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan rancangan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
  4. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan mentri-mentri negara, sedangkan Presiden sendiri menjadi anggota DPA, yang semuanya tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
  5. Masa Orde Baru

Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa PKI telah berkhianat sebanyak dua kali terhadap negara, sehingga rakyat menuntut untuk membubarkan PKI. Dengan dipelopori oleh pemuda, rakyat menyampaikan tri tuntutan rakyat (Tritura), yaitu.

  1. Bubarkan PKI
  2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  3. Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Gerakan perjuangan tritura yang semakin meningkat, sehingga membuat pemerintah semakin mendesak. Akhirnya pada tanggal 11 maret 1966 presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada letnan jendral TNI Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelamatkan keadaan. Lahirnya surat perintah tanggal 11 maret (supersemar) yang dianggap sebagai lahirnya pemerintahan orde baru.

  1. Masa Globalisasi

Setelah berakhir masa pemerintahan Soeharto, terbukalah pakar-pakar untuk membicarakan tentang UUD 1945 yang dilakukan amandemen. Menurut Laica Marzuki (1999) untuk menuju Indonesia yang demokratis, UUD 1945 perlu diamandemen, dengan pertimbangan sebagai berikut.

  1. UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rapatnya tertanggal 18 Agustus 1945.
  2. UUD 1945 menumbuhkan figur Presiden yang diktatorial, hal ini terlihat dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Soehart untuk memegangi jabatan Presiden selama 32 tahun.
  3. Mahkamah Agung perlu diperbrkali hak menguji undang-undang, dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan orde baru memberikan kekuasaan yang maha dasyat untuk presiden, sehingga hasilnya justru lebih parah dari pada yang terjadi pada orde lama. Menurut Muschsan (1999) dalam kenyataannya atas dasar indikator sebagai berikut.

  1. Dengan adanya fungsi antar partai politik sehingga hanya dua partai dan satu golkar, telah memberangus sistem demokrasi.
  2. Adanya single mayoriys sama dengan one party system
  3. Secara material, presiden memiliki kekuasaan yang tak terbatas.
  4. Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat tidak berdaya.
  5. MPR merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan mengubah UUD.
  6. Secara material kekuasaan presiden tidak terbatas.
  7. Lembaga tinggi yang lain melakukan politik “yes men”

Menurut Moh.Mahmud MD(1999), mencatat kelemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu sebagai berikut.

  1. Tidak ada mekanisme chek and balance
  2. Terlalu banyak atribut kewenangan
  3. Adanya pasal-pasal yang multitafsir
  4. Terlalu percaya pada semangat orang.

Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarka UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung didalan semangat Reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal globalisasi MPR telah mengeluarkan seperangkat ketetapan secara landasan konstitusionalnya, yaitu sebagai berkut.

  1. Pencabutan ketetapan MPR tentang Referandum.
  2. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Pernyataan hak asasi manusia.
  4. Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
  5. Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
  6. Perubahan kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
  7. Sumber Hukum dan tata Urutan Perundang-Udangan.
  8. Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 1 – 10 November 2001.
  9. Perubahan Keempat (trakhir) UUD 1945 pada tanggal 1 – 11 Agustus 2002.
  1. ANALISIS SIDANG DPR PILKADA LANGSUNG

Berdasrkan sidang DPR pilkada yang dilakukan pada bulan september lalu menunjukan bahwa sudah seharusnya pemilihan presiden dan wakil presiden republik Indonesia berada pada rakyat, karena rakyatlah yang berhak memilih sendiri pemimpin dan wakil pemimpin yang akan menjadikan negaranya lebih baik dari sebelumnya dan juga kembali lagi pada tujuan dilakukannya pilkada yang mana pemilihan tersebut dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika DPR yang memilih pilkada, kemungkinan besar rakyat akan kecewa, karena rakyat tidak bisa menyampaikan pendapat dan keinginannya terhadap calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara Indonesia ini. Sehingga dengan kata lain pilkada saat ini sudah tepat yaitu pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat, karena berdirinya suatu negara tidak lain dan tidak bukan adalah adanya rakyat.

DAFRAR PUSTAKA

Kaelan, Dr. Prof. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Dr. H. Syahrial Syarbaini, M.A. 2012. Pendidikan Pancasila . Bogor: Ghalia Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s